Pelatihan Berbasis Kompetensi vs. Pelatihan Berstandar Industri

Kontributor: Singgih Afifa Putra, M.Si. (Widyaiswara BPPMPV KPTK)

Diterbitkan: 31 Desember 2020

Dorongan yang begitu besar terhadap peningkatan keselarasan antara SMK dengan pihak Industri (atau program link and match) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada awal Tahun 2020 berdampak terhadap program pelatihan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di BPPMPV KPTK. Pelatihan berbasis kompetensi yang telah dikembangkan pada beberapa tahun terakhir seolah bukan menjadi pilihan lagi dalam program peningkatan kompetensi keahlian bagi insan pendidikan di SMK. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 menjadikan pelatihan yang sudah beberapa kali dilaksanakan hampir tidak mungkin terealisasi dalam kondisi yang serba terbatas.

Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) seyogyanya sudah bisa menjadi acuan dalam upaya perbaikan kualitas guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Terlebih jika program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan yang didapatkan oleh masing-masing peserta pelatihan. PBK ini pun bukanlah hal baru, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sudah sering melaksanakannya sejak lama. Menurut Putra dkk (2020), PBK dapat menjadi terobosan yang signifikan dalam rangka perbaikan standar kompetensi guru. Hal ini didasari karena PBK mengacu kepada standar kompetensi (SKKNI) yang diakui baik nasional maupun internasional.

Seiring waktu, pada akhir Tahun 2020 jika author boleh mengamati, pelatihan yang dilaksanakan sudah dimodifikasi atau mungkin sudah berbeda sama sekali. Misalnya, program Upskilling dan Reskilling yang pelaksanaannya sudah diserahkan sebagian besar kepada pihak ke-3 atau IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja). Lembaga pelatihan (BPPMPV KPTK) sendiri seolah hanya menjadi pengelola dan pemilik modal saja. Meskipun kondisi ini bukanlah hal yang tidak pernah terjadi.

Keadaan tersebut menyebabkan tidak terlibatnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah dikembangkan sejak Tahun 2017 yang lalu, dan perangkat pelatihan yang sudah hampir sempurna tidak kembali dibuka. Janji kepada guru dan tenaga kependidikan terkait keberlanjutan asesmen kompetensi KKNI Level IV, seolah sudah teringkari.

Peserta guru hasil program pelatihan di masa pandemi tentu masih mendapatkan sertifikat pelatihan, dan melalui program Upskilling & Reskilling “mungkin” sertifikatnya mudah saja diakui “berstandar” Industri. Webinar yang banyak bermunculan dan sangat mudah diakses juga dapat menjadi alternatif untuk memperoleh kompetensi dan pengetahuan baru. Namun, apakah kompetensinya benar meningkat, dan apakah penting/sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, masih harus menjadi kajian lebih lanjut.

Pustaka:

Putra, S.A., Widyaswari, S. G., Azhar, A., Puspitasari, R. D., & Parmino, D. V. (2020). Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia. Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol, 1(3), 120-129. Retrieved from http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/18

 

Galeri Foto