Depok, 20 November 2025 — BPPMPV KPTK resmi menerima dua sertifikat akreditasi pelatihan keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam acara yang digelar di Auditorium Mayjen TNI dr. Roebiono, Kota Depok. Raihan ini menjadikan BPPMPV KPTK lembaga sipil pertama di luar TNI/Polri yang mendapatkan akreditasi pelatihan keamanan siber tingkat nasional.
Dua Program Pelatihan yang Terakreditasi
BPPMPV KPTK menerima akreditasi untuk:
- Security Operations Center (SOC) Analyst – Kategori B
- Junior Penetration Tester – Kategori B
Akreditasi ini berlaku selama tiga tahun dan menjadi penguatan mutu penyelenggaraan pelatihan vokasi, khususnya untuk kompetensi keamanan siber.
Penguatan Ekosistem Siber Nasional
Ketua Tim Akreditasi BSSN, Agung Banudi Suyo, menyampaikan bahwa akreditasi diberikan untuk membangun ekosistem keamanan siber yang lebih kuat di sektor pemerintah, TNI, dan lembaga sipil.“Akreditasi ini memberi jaminan mutu bagi lembaga pelatihan dan memastikan materi yang diajarkan sesuai standar nasional,” ujar Agung.
Sementara itu, Sekretaris Utama BSSN, YB Susilo Wibowo, mengapresiasi kontribusi BPPMPV KPTK bagi penguatan pendidikan siber. “Kami berharap akreditasi ini memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan siber di Indonesia,” ungkapnya.
Dukungan bagi SMK dan Peningkatan Kompetensi Guru
Kepala BPPMPV KPTK, Lismanto, menyampaikan bahwa akreditasi dari BSSN menjadi bukti penjaminan mutu kelembagaan.“Keamanan siber itu ibarat satpam di era digital. Ruang lingkupnya luas, tetapi tenaga ahlinya masih sangat sedikit. Peluangnya sangat besar ke depan,” jelasnya.
BPPMPV KPTK melihat peluang tersebut sebagai kesempatan besar bagi 7.095 SMK TIK dengan total 985.768 siswa di seluruh Indonesia. Sejak 2023, lebih dari 100 guru SMK telah mendapatkan pelatihan di bidang siber melalui program SOC Analyst dan Junior Penetration Tester.
Manfaat Strategis bagi Pembangunan ZI Menuju WBK
Akreditasi ini memberikan nilai tambah bagi BPPMPV KPTK dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), melalui:
- Penguatan tata kelola dan akuntabilitas layanan pelatihan.
- Penerapan standar mutu nasional dalam penyelenggaraan pelatihan
- Modernisasi keamanan sistem informasi dan integritas data
- Budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan bebas penyimpangan
- Peningkatan reputasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi
Komitmen Layanan Ke Depan
BPPMPV KPTK akan terus memperluas layanan pelatihan keamanan siber, tidak hanya bagi guru SMK tetapi juga bagi ASN lintas kementerian melalui fungsi Balai sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tipe 2.
Disunting oleh: Suwadi, S.Sos., M.Acc.