Jakarta, 15 Januari 2026 – Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) melakukan serangkaian kunjungan koordinasi strategis ke sejumlah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 13-15 Januari 2026.
Kunjungan koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja tahun 2026, khususnya terkait optimaliasi peran Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dalam memfasilitasi pelatihan Keamanan Siber (Cyber Security) dan penguatan peran guru umum di lingkungan SMK.
Dalam pertemuan di Direktorat SMK dan Direktorat GTKPK Dikmen, fokus utama pembahasan adalah reposisi guru mata pelajaran umum di SMK. Berdasarkan arahan strategis, guru mata pelajaran umum SMK diarahkan untuk memiliki kompetensi yang mendukung aspek vokasional. "Guru mata pelajaran umum adalah pendukung utama kejuruan. Pelatihan mereka kedepan akan difasilitasi oleh Balai Vokasi dengan substansi yang merujuk pada kebutuhan industri, seperti budaya kerja dan K3," ungkap Pak Sulis dalam diskusi tersebut. Hal ini akan diperkuat dengan penyusunan Juknis terbaru serta program Upskilling dan Reskilling yang lebih inklusif bagi seluruh tenaga pendidik SMK.
Selain itu, salah satu capaian monumental yang dipaparkan adalah keberhasilan BPPMPV KPTK meraih akreditasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Prestasi ini menjadikan BPPMPV KPTK sebagai satu-satunya satuan kerja non-TNI/POLRI yang diakui secara resmi untuk menyelenggarakan pelatihan keamanan siber.
Menanggapi hal tersebut, Plh. PPSDM menyambut positif dan menetapkan Pengembangan Keamanan Siber sebagai Program Prioritas 2026. Beliau menyatakan bahwa, "Kami akan berkolaborasi, di mana PPSDM berperan dalam penjaminan mutu dan pemasaran program, sementara BPPMPV KPTK menjadi pusat keunggulan teknis bagi pengajar dan fasilitas laboratoriumnya," tegas pihak PPSDM. Rencananya, pelatihan ini akan dilakukan secara masif mulai dari tingkat dasar secara daring hingga tingkat lanjutan (advance) secara luring di BPPMPV KPTK.
Sementara di Biro SDM, koordinasi difokuskan pada penataan nomenklatur balai. Kepala BPPMPV KPTK mengusulkan perlunya ditambahkan satu poin dalam nomenklatur terkait peran dan fungsi Balai sebagai pusat pengembangan Teaching Factory berdasarkan bidang keahlian yang diampuhnya.
Koordinasi dengan Direktorat GTKPK Dikmen menekankan urgensi kesejahteraan psikologis guru sebagai aspek krusial tahun ini. Program pengembangan tidak lagi terbatas pada peningkatan kompetensi pedagogik melalui Micro-Credential berstandar internasional, tetapi kini mencakup layanan dukungan kesehatan mental bagi para pendidik. Selain itu, ditekankan pula pentingnya penguatan program bagi guru SMK di berbagai bidang kompetensi. Dalam hal ini, UPT Vokasi berwenang memfasilitasi pelatihan baik untuk mata pelajaran umum maupun kejuruan, sejauh substansinya mendukung penguatan aspek vokasional.
Sebagai penutup rangkaian koordinasi, BPPMPV KPTK diamanatkan untuk segera menyusun rencana program dan kurikulum Pelatihan Keamanan Siber, sekaligus mengidentifikasi serta mengusulkan pengembangan kompetensi SDM dan jabatan fungsional. Selain itu, diperlukan rencana perluasan sasaran fasilitasi, khususnya bagi guru mata pelajaran umum di SMK. Serangkaian langkah strategis ini ditujukan untuk mempercepat implementasi Manajemen Talenta serta meningkatkan daya saing pendidikan vokasi pada tahun 2026.
Disunting oleh: Suwadi
Foto oleh: Abd. Waqif
