Gowa, 27 Januari 2026 - Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) Kemendikdasmen bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kemaritiman Sulawesi Selatan menggelar pertemuan strategis untuk membahas peluang keterlibatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemaritiman dalam proyek kerja sama maritim Indonesia-Inggris. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi awal yang penting untuk merespon hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Perdana Menteri Inggris, yang salah satu hasil adalah rencana kerja sama pembangunan sebanyak 1.852 kapal perikanan berteknologi canggih. Proyek berskala besar ini dinilai memiliki dampak signifikan, tidak hanya bagi sektor industri perikanan nasional, tetapi juga bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya lulusan pendidikan vokasi kemaritiman.
Dari pihak BPPMPV KPTK, pertemuan dihadiri langsung oleh Kepala BPPMPV KPTK, Lismanto, S.Ap., M.Si., didampingi seluruh Tim Kerja Kemaritiman. Sementara dari MGMP Kemaritiman Sulawesi Selatan, hadir Panca Wardana selaku Ketua MGMP, Safri sebagai Sekretaris, serta dua anggota MGMP lainnya, M. Ilhamsyah dan Nur Hikmah Lestari. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam memetakan peluang dan peran strategis pendidikan vokasi kemaritiman di tengah agenda besar pembangunan nasional.
Diskusi diawali oleh Ketua MGMP Kemaritiman Sulawesi Selatan, Panca Wardana, yang memaparkan informasi terkait rencana kerja sama RI-Inggris tersebut. Ia menekankan bahwa proyek pembangunan 1.852 kapal perikanan tidak boleh dipandang semata sebagai proyek industri, tetapi juga sebagai momentum emas bagi SMK Kemaritiman untuk mengambil peran lebih nyata dalam rantai ekosistem maritim nasional. Menurutnya, SMK memiliki potensi besar untuk berkontribusi, baik dari sisi penyiapan tenaga kerja terampil, adaptasi kurikulum, hingga penguatan kompetensi peserta didik dan guru sesuai kebutuhan industri kapal perikanan modern. “Jika kapal-kapal ini benar-benar dibangun dan dirakit di Indonesia, maka kebutuhan SDM akan sangat besar. SMK Kemaritiman harus sejak dini mempersiapkan diri agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari solusi,” ungkap Panca Wardana dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan bahwa proyek ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang kerja yang dapat diakses oleh lulusan SMK Kemaritiman, baik di sektor pembangunan kapal, pengoperasian, perawatan, maupun pengawakan kapal perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPMPV KPTK, Lismanto, menilai rencana kerja sama RI-Inggris sebagai peluang strategis yang harus ditangkap secara terencana dan sistematis oleh SMK Kemaritiman. Ia menegaskan bahwa BPPMPV KPTK, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pusat pengembangan dan peningkatan kompetensi guru vokasi, khususnya bidang kemaritiman, memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif.
“Ini adalah peluang besar. SMK Kemaritiman ke depan harus mampu menyiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan kapal perikanan modern, baik dari sisi teknologi, keselamatan, maupun standar internasional,” ujar Lismanto. Ia menambahkan bahwa BPPMPV KPTK akan menyiapkan program pelatihan guru yang adaptif terhadap kebaruan teknologi kapal perikanan, termasuk sistem navigasi, mesin kapal, alat tangkap modern, serta aspek keselamatan dan keberlanjutan.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis tersebut, para peserta juga membahas secara lebih spesifik potensi peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, khususnya pada dua aspek utama, yaitu pembangunan kapal perikanan dan pengawakan kapal. Kedua aspek ini dipandang sangat relevan dengan kompetensi yang selama ini dikembangkan di SMK Kemaritiman.
Ketua Tim Kemaritiman BPPMPV KPTK, Rakhmat Syam, S.Pi., M.Si., dalam pernyataanya menyampaikan bahwa BPPMPV KPTK dapat memperkuat peran dan partisipasinya dengan mempercepat proses persiapan persetujuan (approval) dari Kementerian Perhubungan untuk menjadi salah satu lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan (diklat) pelaut. Dengan status tersebut, BPPMPV KPTK tidak hanya berperan pada peningkatan kompetensi guru, tetapi juga dapat berkontribusi langsung dalam penyiapan tenaga pelaut yang siap terlibat dalam pengoperasian kapal perikanan.
“Jika BPPMPV KPTK nantinya bisa approval sebagai lembaga diklat pelaut, maka ini akan memperkuat ekosistem pelatihan kemaritiman nasional dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan SMK,” jelas Rakhmat Syam. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan kebutuhan jangka panjang industri maritim yang menuntut SDM tersertifikasi dan berstandar internasional.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang tukar informasi, tetapi juga forum awal untuk membangun komitmen bersama. Di akhir diskusi, BPPMPV KPTK dan MGMP Kemaritiman Sulawesi Selatan sepakat untuk terus mengembangkan pembahasan ini ke tahap yang lebih luas dan mendalam. Kedua pihak juga berkomitmen untuk secara aktif memantau perkembangan kebijakan dan implementasi kerja sama RI–Inggris, agar dunia pendidikan vokasi kemaritiman dapat bergerak seiring dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah, pendidik, dan pemangku kepentingan kemaritiman, proyek 1.852 kapal perikanan diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan maritim Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi kemaritiman di tanah air.
Disunting oleh: Suwadi
Foto oleh: Putri Karunianingtyas
